http://hankam.kompasiana.com/2012/03/13/pendidikan-militer-dalam-perspektif-sejarah/
Pendidikan Militer
DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Oleh:
Paulus Londo
Pengamat Sosial Politik
Keberadaan kelompok
militer sesungguhnya telah dikenal sejak jaman purba. Bahkan karena fungsi
peranan mempertaruhkan nyawa demi negara, ia memiliki posisi yang vital dan
strategis. Raja raja feodal, umumnya berasal dari kelompok militer, atau
ksatrya. Seiring dengan peradaban manusia semakin maju, dan tingkat resiko
dihadapi kaum militer sangat tinggi, maka mereka pun dilengkapi dengan berbagai
persenjataan yang khusus untuk memusnahkan lawan, dan juga dilatih agar selain
dapat melaksanakan tugas dengan maksimal, dan resiko yang dihadapi dapat
diminimalisasi.
Istilah “militer” yang sebenarnya berasal dari bahasa Romawi “militaire”
yang berarti, bergulat, bertempur, atau berjuang. Orang-orang yang menjalankan
fungsi itu kemudian disebut “miles” atau “militos, ” dan tugas
yang dijalankannya disebut “milisia.”
Meluasnya penggunaan istilah “militer” tentu erat hubungannya dengan
pendapat para ilmuan yang menyatakan bahwa pendidikan atau latihan kemiliteran
yang sistematis, terencana, dan terdokumentasi umumnya bersumber dari Romawi
kuno. Pendapat ini tentu masih perlu diuji, karena pada dasarnya setiap bangsa
memiliki sejarah kemiliteran sendiri-sendiri, yang mungkin belum digali secara
ilmiah.
Sejarah bangsa-bangsa di dunia hampir yang terjadi sepanjang masa selalu
sarat dengan kisah peperangan yang seperti sejarah Mesir kuno, Mesopotamia,
Babylonia, Assyiria, kerajaan Mongol, dan lain-lain adalah indikator akan
adanya tradisi kemiliteran di setiap bangsa. Dalam sejarah Indonesia terdapat
tradisi bela negara, puputan (Bali), yang didalamnya sarat dengan ajaran ajaran
ilmu perang bermutu tinggi, serta doktrin keperwiraan yang bernilai luhur. Hal
sama juga bisa ditemukan di Cina, seperti pada ajaran Sun Tzu, dan di Jepang
pada doktrin “bushido” sebagai pedoman hidup kaum Samurai.
Kalau pun bangsa Romawi dianggap sebagai sumber pertama lahirnya tradisi
kemiliteran yang dikenal luas saat ini, hal itu tidak terlepas dari jasa Gibbon.
Ia melakukan penelitian tentang pendidikan kemiliteran melalui kajian mendalam
terhadap tulisan-tulisan Xenophon, seorang sejarawan Romawi kuno, yang
banyak menguraikan dengan cermat dan detil sistem dan ilmu “olah senjata” dan
“olah yuda” jaman Romawi.
Buah karya Xenopon itu kemudian dilengkapi dengan hasil penelitian terhadap
buah pikiran Epaminodes, Vegetius dan Aelianus, yang banyak
menyinggung aspek pendidikan strategi dan taktik tentara Romawi. Tentu termasuk
pula, pola latihan kemiliteran yang diajarkan oleh Philipus dari Macedonia,
latihan perang yang sangat methodik dari Alexander Agung, serta kiat
mempersiapkan perang serta olah senjata yang diajarkan Julius Caesar.
Sesuai kondisi jaman itu, maka prinsip pendidikan kemiliteran jaman kuno,
tentu lebih dititikberatkan pada aspek ketrampilan berkelahi. Atau kiat
mengalahkan musuh dengan cara berhadapan langsung dan menggunakan senjata
seadanya. Karena itu pula maka, aspek olah fisik bagi prajurit sangat
diutamakan. Sebab ketahanan fisik menjadi kunci utama dalam melawan musuh.
Dalam konteks sistem dan metodanya, pendidikan kemiliteran pada jaman
Yunani dan Romawi kuno, umumnya tidak berbentuk suatu lembaga khusus. Tetapi
ilmu tersebut diberikan langsung melalui praktek di lapangan. Tentu antara lain
melalui sikap dan keteladanan sang pemimpin terhadap anak buah yang juga
merangkap sebagai pengikut dan pengawal dari sang pemimpin itu..
Pengaruh
Perkembangan Teknologi
Penemuan mesiu (bahan peledak) –yang berasal dari Cina dan kemudian
dikembangkan di Eropa–, sangat berdampak terhadap sistem teknologi
persenjataan. Penemuan jenis senjata baru yang menggunakan bahan peledak,
seperti senapan dan meriam, kemudian mendorong perubahan dalam sistem
pendidikan kemiliteran. Sejaki saat itu, pendidikan kemiliteran mendapat muatan
materi baru, yakini kemahiran bertempur dengan senjata api.
Di Perancis, misalnya, Raja Louis XI sengaja mendatangkan sejumlah
instruktur dari Swis untuk melatih tentara kerajaannya selama tiga tahun agar
mahir menggunakan senjata api. Demikian pula Inggris, untuk pasukan artilerinya
mulai pendidikan kemiliterannya mulai ditambah dengan latihan teknik menembak
di Mile End dan di lapangan St. George London.
Namun menurut sejarah, negara di Eropa yang paling menonjol dalam
pendidikan kemiliteran di jaman pertengahan adalah Prusia di masa
pimpinan Fredrik Agung. Sistem serta pola yang diajarkannya, kemudian
ditiru oleh banyak negara, termasuk oleh Napoleon Bonaparte di Perancis.
Materi pokok sistem pendidikan militer versi Frederik Agung dimaksud,
sebenarnya hanya mencakup lima aspek yang wajib ditanamkan kepada Prajurit,
yakni:
a. Pembentukan disiplin militer yang ketat;
b. “Drill” pasukan dalam gerakan formasi yang kompak;
c. Ketangguhan dalam olah senjata;
d. Gladi ketabahan, ketangguhan dan ketahanan fisik di
tengah medan yang sulit;
e. Latihan taktik serangan mendadak dan kiat mengatasi
jebakan bagi para calon perwira.
Meski di abad pertengahan, teknologi persenjataan serta materi pendidikan
kemiliteran mulai berubah drastis, namun dalam sumber daya manusianya tetap
tidak berubah. Ilmu kemiliteran tetap dianggap sebagai monopoli kaum elite,
yakni, para bangsawan, dan lapisan ningrat kerajaan. Karenanya yang direkrut
sebagai taruna, pada umumnya adalah para pangeran, atau kerabat istana, yang
kemudian diterjunkan menjadi perwira pemimpin pasukan. Sedangkan rakyat jelata,
hanya direkrut menjadi tamtama, dan hanya dikerahkan sewaktu negara membutuhkan
tenaganya.
Demokratisasi
Pendidikan Kemiliteran
Memasuki masa renaesance (pencerahan) –yang antara lain ditandai dengan
meletusnya Revolusi Perancis–, pola pendidikan kemiliteran mengalami perubahan
mendasar dalam aspek sumber daya manusianya. Penentangan terhadap dominasi kaum
ningrat, yang disusul dengan menjalarnya semangat demokratisasi di benua Eropa,
telah membuka kesempatan bagi lapisan rakyat memperoleh pendidikan kemiliteran.
Apalagi, diantara lapisan rakyat yang terlibat dalam revolusi semakin
memerlukan kemahiran khusus untuk menggerakkan rakyat melawan kaum ningrat
dengan kekuatan senjata.
Dominasi “perwira ningrat” pun mulai tergeser dengan hadirnya
kelompok “perwira kerakyatan”. Selain itu, dengan berkembangnya sistem
penggunaan senjata api yang mampu memusnahkan lawan secara massa dan tanpa
pandang bulu, pada gilirannya mendorong kesadaran para pemimpin negara, untuk
membekali rakyat masing-masing dengan ilmu kemiliteran, agar tidak mati konyol.
Pergeseran ini telah menandai satu fase bentuk peperangan baru, yakni, dari
bentuk perang terbatas, yaitu perang antara kaum ningrat satu melawan kaum
ningrat lain, menjadi perang massal, antara seluruh rakyat disuatu negara
melawan semua rakyat negara yang lain. Dampak dari perubahan ini, maka di tahun
1794, Perancis mendirikan “Ecole de Mars” sebagai pusat pendidikan
militernya.
Adapun perlengkapan tersedia pada lembaga pendidikan ini hanya terdiri dari
lapangan latihan, tenda-tenda pasukan, serta berbagai jenis persenjataan.
Sedangkan materi kurikulum pendidikan juga disesuaikan, dengan penekanan pada
tiga hal, yakni:
a. semangat revolusi dan jiwa patriotisme;
b. kemahiran olah senjata;
c. kepemimpinan militer bernafaskan semangat kerakyatan.
Sistem pendidikan militer Perancis ini kemudian lebih disempurnakan setelah
Napoleon Bonaparte berkuasa. Hasil penyempurnaan itu dikenal sebagai “sistem
Napoleon.” Untuk mewujudkan gagasannya, Napoleon mendirikan sekolah militer di Fontainebleau
yang lebih dikenal sebagai “St. Cyr”. Di pusat pendidikan ini, para
taruna –yang direkrut dari kalangan pemuda terpilih– dilatih selama enam bulan.
Yang terseleksi menjadi calon komandan kompi mendapat pendidikan tambahan
selama setahun, dan untuk calon komandan batalyon selama dua tahun. Sistem
serta metoda yang diterapkan, adalah sistem yang diadopsi dari pola Fredrik
Agung (Prusia) yang memang sangat dikagumi oleh Napoleon.
Perubahan metoda dan sistem pendidikan kemiliteran juga terjadi di Inggris
dan Amerika Serikat. Untuk mengimbangi kemajuan Eropa, kedua negara tersebut
menerapkan pola pendidikan yang lebih spesifik dan terfokus pada bidang
ma-sing-masing. Untuk itu, Amerika Serikat mendirikan akademi militernya di West
Point dan akademi angkatan laut di Annapolis, sementara Inggris
mendirikan pusat pendidikan militernya di Sandhurst dan angkatan lautnya
di Dartmouth.
Dengan
berdirinya pusat-pusat pendidikan kemiliteran tersebut, dan mengacu pada
pengalaman para perwira di lapangan, telah mendorong kesimpulan baru dikalangan
pemikir militer, yakni pendidikan militer sebagai ilmu terapan. Untuk membentuk
kekuatan militer yang tangguh, porsi pendidikannya, bentuk latihan prakteknya
harus lebih menonjol, baik yang bersifat olah senjata, olah fisik dan olah
yuda.
Selain itu, dalam hal materi pendidikan, ditemukan formulasi baru yang
merupakan kombinasi antara pembentukan kemahiran berperang serta fanatisme
semangat kejuangan. Aplikasi dari materi tersebut adalah, selain
prajurit/perwira dilatih mahir menggunakan senjata, juga mesti piawai
menjalankan strategi dan taktik tempur, dalam satu keseragaman bahasa yang
dikendalikan secara ketat.
Kepada para perwira dan prajurit jditanamkan sikap disiplin termasuk dalam
soal kebersihan dan kesehatan diri, agar etap tampil berwibawa. Datas semua
itu, setiap perwira dan rajurit ditanamkan sikap “cinta tanah air dan bangsa”,
enjunjung tinggi kehormatan pribadi serta korps atas dasar rasa ercaya diri
yang kukuh. Untuk memelihara keseragaman gerak yang kompak, latihan
baris-berbaris menjadi salah satu mata pelajaran yang jadi santapan sehari-hari
selama dalam pendidikan. Demikian pula kecekatan bertindak, serta ketepatan
mengambil keputusan.
Dalam perkembangannya, sistem dan metoda Jerman (Prusia) ini, semakin
mendapat penyempurnaan dan pengembangan. Terutama setelah Marsekal F Foch
(dari Perancis), semakin menekankan pendidikan dalam segi praktis. Untuk
mendukung gagasannya, F.Foch dengan tegas menyatakan bahwa:”Perang pada
dasarnya seni praktis !. Sekalipun ilmu perang memiliki ajaran dan asas-asas
yang bersifat teoritik, tetapi para perwira dan prajurit di lereng-lereng
gunung mesti menghadapi fakta-fakta konkrit yang harus dimenangkannya !”.
Ajaran Marsekal F Foch, dalam perkembangannya sangat berpengaruh terhadap
pola pendidikan kepolisian Perancis, karena dianggap relevan dengan tuntutan
tugas yang diemban oleh kepolisian. Polisi memang sangat cocok dengan metoda
pendidikan praktis, karena dalam tugas mereka bergerak dalam unit-unit kecil,
dengan tantangan yang beraneka ragam.
Tetapi dalam lingkup yang lebih luas, pola pendidikan praktis tersebut
sangat populer dilingkungan angkatan laut, sebagaimana tergambar dalam
pemikiran tentang strategi dan taktik aliran “Jeune Ecole” yang sering
dikupas oleh Chester W Nimits (”Naval Developments in the late 19th
century” dalam “Sea Power”, A Naval History, Englewood Cliffs,N J, 1960).
Yang juga terpengaruh dengan konsep sistem dan metoda ini adalah Alfred
Th.Mahan. Sebagaimana dalam karyanya yang berjudul ” Sea Power in its
relations to the War of 1812“, atau “Naval Strategy” (1911),
pendidikan militer yang tepat menurut Mahan, adalah melalui praktek langsung di
lapangan. Esensi ajarannya adalah faktor pembentukan “nilai keunggulan di
laut” sebagai kunci kemenangan dalam perang.
Pendidikan Praktis
Semakin berkembangnya teknologi senjata, dan meluasnya lingkup wilayah
perang pada abad 20, kian memperkuat doktrin F Foch tentang pendidikan
kemiliteran berorientasi pada latihan praktis. Menurut F Foch, dimensi perang
yang semakin kompleks, tidak cukup dipelajari dari pengalaman masa silam atau
melalui kuliah dan buku-buku. Perang hanya dapat dipelajari melalui “metoda
masalah” (case study), baik langsung di medan tempur dengan
melibatkan tentara, atau tanpa tentara (gladi kader). Bahkan juga berlangsung
dalam gedung dengan menggunakan peta dan alat peraga.
Aplikasi dari ajaran ini, kemudian melahirkan sistem dan metoda “simulasi”
atau lazim disebut “War Game”, yang berorientasi pada penajaman
kecepatan reaksi prajurit/perwira dalam praktek strategi perang dan taktik
tempur. Untuk menunjang pelaksanaan sistem dan metoda ini diperlukan sejumlah
depo pendidikan dan latihan yang berfungsi secara terus menerus agar tingkat
kemahiran prajurit/perwira tetap terpelihara.
Penerapan sistem war game memang memerlukan biaya relatif lebih tinggi,
dibanding dengan pendidikan klasikal teoritik. Namun efektivitas hasilnya pun
relatif lebih baik. Karena melalui pendidikan/latihan ini, setiap prajurit/
perwira dapat langsung mengenal medan perang yang sesungguhnya. Demikian pula,
segala kelemahan yang mungkin terdapat pada pasukan, bisa dikoreksi secara
langsung di lapangan. Kebutuhan akan depo atau pusat pendidikan dan latihan,
kian lama semakin bertambah. Ini karena bersamaan dengan itu pola rekrutmen
sumber daya militer berubah, seiring dengan penerapan sistem “wajib latih”
terhadap semua warga negara tanpa kecuali.
Sistem Wajib Latih bagi semua warga negara sesungguhnya menandai era baru
dalam dunia militer, yakni hilangnya monopoli dan dominasi kaum bangsawan dalam
ilmu kemiliteran, dan sekaligus menjadi miliki seluruh rakyat. Munculnya pola
rekrutmen atas prinsip “wajib latih”, dalam perkembangannya ternyata mendapat
sambutan hangat di berbagai negara. Bahkan di Amerika Serikat dan Inggris,
latihan dasar kemiliteran mulai diselenggarakan di sekolah-sekolah menengah.
Sementara di Swiss dan Australia, peserta wajib latih diklasifikasi sesuai
jenjang latihan yang mesti diikuti dan secara berkala diwajiban kembali ke depo
latihan untuk penyegaran kemahiran.
Efektivitas pendidikan dengan sistem wajib latih ternyata cukup berhasil
baik. Hal mana telah diperlihatkan oleh peserta wajib latih Perancis dalam
pertempuran di Valamy dan Jammapos yang berhasil mereka
menangkan. Dengan keberhasilan pola ini di banyak negara, maka muncul kebutuhan
baru di lingkungan militer, yakni “korps instruktur” yang tentu tidak
hanya dituntut menguasai ilmu perang, tetapi juga ilmu kepelatihan berdasarkan
kriteria cabang kesenjataan. Unsur yang paling membutuhkan korps instruktur,
terutama yang sarat teknologi seperti, angkatan laut dan angkatan udara.
Pasca Perang II
Pengalaman dalam Perang Dunia II yang menunjukkan pentingnya penguasaan
matra udara bagi kemenangan peperangan, telah mendorong pemikir militer
mengalihkan perhatiannya kepada aspek penguasaan “keunggulan di udara”. Dalam
konteks itu Giulio Douhet, menganjurkan untuk meraih keunggulan di udara
perlu dilaksanakan taktik dan strategi pemboman (bombing strategic
),secara mendadak dan langsung mengarah pada obyek-obyek vital dan strategis
untuk mempersingkat tempo peperangan. Strategi ini memang penuh resiko. Antara
lain bisa terjadi pembunuhan massal terhadap rakyat negara lawan yang tidak
berdosa.
Pun demikian, alur pikiran Douhet ini, banyak diterima oleh pemikir militer
di banyak negara. Ini pada gilirannya menimbulkan persoalan baru yang juga
perlu dipikirkan oleh para pemikir militer. Apalagi setelah perkembangan
teknologi persenjataan kian berkembang semakin canggih. Seperti ditemukannya
bom nuklir, peluru kendali antar benua, dan sebagainya.
Dampak dari kemajuan ini maka pemimpin militer pasca perang dunia kedua
tidak hanya dituntut menguasai ilmu-ilmu kemiliteran, tetapi juga berbagai
cabang ilmu lain yang mempunyai relevansi dengan kepentingan peperangan.
Dengan kata lain, kriteria perwira tidak hanya terbatas pada aspek olah
senjata, olah yuda, tetapi juga olah pikir.
Dalam konteks itu, ucapan Marsekal F Foch kepada para taruna binaannya
masih tetap relevan hingga saat ini. Kepada para calon perwira Perancis Foch
pernah berkata bahwa: “Setiap calon perwira hendaknya berpikir maju, sebab
yang diperlukan oleh angkatan bersenjata adalah perwira pemikir. Karena itu
lakukanlah latihan berpikir disetiap hari !.”
Spektrum peperangan pasca Perang Dunia II memang semakin rumit dan kompleks.
Ketakutan negara-negara besar akan bahaya peperangan, sementara pada sisi lain
keinginan mengembangkan wilayah pengaruh (influence area) masih tetap
kuat, telah mendorong munculnya perang pola baru, yakni, perang lokal terbatas
melalui pion-pion binaan. Perang model ini dikenal dengan sebutan “War by
Proxy” (Proxies War).
Untuk menangkal kemungkinan meletusnya war by proxy, maka sistem
senjata teknologi saja tidak cukup, mesti diimbangi pula dengan keunggulan
dalam sistem senjata sosial, agar rakyat dapat terbentengi dari bahaya hasutan,
atau alam pikiran sesat yang dapat mendorong meletusnya perang terbuka.
Demikian pula, dukungan rakyat terhadap militer baik atas dasar hubungan
rasional dan emosional semakin menentukan kemenangan suatu peperangan.
Untuk itu dalam kriteria perwira tercakup penguasaan berbagai cabang ilmua,
termasuk kiat berhubungan dengan rakyat secara totalitas. Kriteria ini mesti
ditanamkan sejak awal, ketika para perwira mengikuti pendidikan kemiliteran.
Dengan kata lain, aspek kemahiran penerapan sistem senjata teknologi dan sistem
senjata sosial mesti dibina dan dikembangkan secara berimbang dengan porsi yang
sama.
Lantas, apa yang patut dipelajari di masa mendatang ?
Tentu, selain harus menguasai banyak literatur tentang ilmu kemiliteran di
masa silam, juga perlu membaca dan memahami buku-buku yang mengupas trend
perkembangan di masa datang, baik yang berkaitan dengan perubahan tatanan
sosial maupun tentang perkembangan teknologi.
Literatur masa silam yang perlu dibaca antara lain, biografi dan pemikiran
para tokoh militer yang masyhur dalam sejarah dunia. Misalnya, Alexander
Agung, Hanibal, Julius Caesar, Jengis Khan, Soen Tzu, Galileo, Lavoiser,
Machiavelli, Vegotius, Vauban, Fredrick Agung, Louis XIV, Richelieu, Pieter
Agung, Ratu Chatrina, Voltair, Condillac, John Lock, Nelson, Napoleon dan
lain-lain
Sementara buah pikiran generasi berikutnya antara lain, Jomini, Moltke,
Clausewitz, Maurice de Saxe, Schilieffen, Mackinder, Arnold Spykman,
Haushoffer, Mahan, Mountbatten, Montgomery, Eisenhouwer, Rommel, Mc Arthur,
Nimitz, Petain, De Gaulle, Waveli, Zukov, Aung San, Hidoki Tojo, Roosevelt,
Churchill, Truman, Petain, Nguyen Von Giap, Sudirman, Sam Ratulangi, dan
lain-lain. Tentu selain itu masih banyak literatur yang cukup dikenal saat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar